Daerah Polman
Beranda / Daerah / Polman / Refleksi Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar ke-66

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar ke-66

liputanidn.id | POLMAN – Kita kembali menjejakkan ingatan pada perjalanan panjang Kabupaten Polewali Mandar sebuah tanah yang lahir dari kearifan leluhur, ditempa oleh sejarah, dan terus bergerak menatap masa depan. Hari Jadi ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan momentum refleksi atas jati diri, perjuangan, dan harapan bersama.

Polewali Mandar berdiri di atas fondasi budaya Mandar yang luhur. Nilai sipamandaq, siri’, lokko’, dan semangat persatuan telah menjadi nafas kehidupan masyarakatnya jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern. Dari pesisir hingga pegunungan, dari tradisi maritim hingga pertanian, leluhur kita telah mewariskan ketangguhan, kecerdikan, dan etika hidup yang berakar kuat pada keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Dalam lintasan sejarah, Polewali Mandar pernah melewati masa-masa sulit penjajahan, keterbatasan, dan berbagai tantangan pembangunan. Namun, semangat kebersamaan dan daya juang masyarakat tidak pernah padam. Dari generasi ke generasi, daerah ini terus tumbuh, beradaptasi, dan memperbaiki diri, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan kebersamaan sebagai jalan kemajuan.

Hari Jadi ini juga mengajak kita bercermin: sejauh mana pembangunan telah menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pelayanan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat? Ke depan, Polewali Mandar dituntut untuk tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga matang secara sosial dan budaya. Kemajuan harus berjalan seiring dengan pelestarian identitas Mandar, penguatan pendidikan, pemberdayaan pemuda, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Saya mengajak untuk berfokus pada pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan sejatinya tidak hanya diukur dari deretan bangunan megah, pertumbuhan ekonomi, atau angka statistik semata, melainkan dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak untuk bercermin secara jujur: apakah pembangunan yang berlangsung hari ini telah benar-benar dirasakan secara merata?

HIPERMAKES Majene Layangkan Surat Hearing ke DPRD Majene; Komitmen Mengawal MBG, Program Prioritas Presiden RI

Masih terdapat jurang yang nyata antara pusat dan pinggiran, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara mereka yang mudah mengakses layanan publik dan mereka yang tertinggal di sudut-sudut daerah. Infrastruktur di beberapa wilayah terus berkembang, sementara di wilayah lain jalan, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi masih menjadi persoalan mendasar. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut rasa keadilan sosial.

Kesejahteraan sosial pun belum sepenuhnya menjangkau semua. Program bantuan sering kali bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural. Tidak sedikit masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi keterbatasan lapangan kerja, serta minimnya dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.

Kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan panggilan untuk memperbaiki arah dan cara. Pembangunan yang terpusat, elitis, dan berorientasi jangka pendek berisiko memperlebar ketimpangan. Sebaliknya, pembangunan yang berpihak pada masyarakat kecil, berbasis kebutuhan riil daerah, dan melibatkan partisipasi publik akan melahirkan keadilan dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, pemerataan harus menjadi ruh kebijakan. Setiap wilayah berhak atas akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan kesempatan ekonomi yang adil. Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, dituntut untuk lebih peka mendengar suara dari bawah—suara yang sering kali sunyi namun sarat makna.

Hal ini hendaknya menjadi pengingat bahwa tujuan akhir pembangunan adalah martabat manusia. Ketika satu kelompok tertinggal, maka pembangunan belum dapat disebut berhasil. Hanya dengan keberanian mengakui ketimpangan dan komitmen memperbaikinya, pembangunan dapat benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Balai Ternak BAZNAS RI Resmi Diluncurkan di Majene, Fokus Tingkatkan Ekonomi Mustahik Berbasis Peternakan

66 tahun Kabupaten Polewali Mandar , pemerataan pembangunan, keadilan sosial dan ekonomi sudah kah masyarakat merasakan?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *